Kasihinfo.com Klaten— Ketua Umum MUI Kabupaten Klaten KH. Hartoyo menyampaikan agar semua anggota dan pengurus MUI menjalankan Islam Wasathiyah. Hal itu dia sampaikan saat membuka kegiatan Rapat Kerja Daerah (Rakerda) I MUI Klaten Masa Khidmat 2023-2027, Sabtu (18/02/ 2023) di Gedung Al-Ikhlas Kemenag Klaten.
Menurut Kiai Hartoyo, Islam Wasathiyah atau Islam jalan tengah itu menjadi penting dalam merespon perkembangan gerakan Islam yang mengarah kubu ekstrem.
"Selain ekstrem kiri yang cenderung sekuler dan liberal, ada pula ekstrem kanan yang mengarah pada radikalisme." katanya.
Menurutnya semua anggota dan pengurus MUI di semua tingkatan harus memahami Islam Wasathiyah.
"Setiap pengurus MUI harus mendakwahkan Islam Wasathiyah sehingga pemahaman keislaman bisa hadir kembali menjadi jati diri muslimin di Indonesia yang rahmatan lil 'alamiin." katanya.
Rakerda kali ini menurut Hartoyo mengambil tema meningkatkan peran MUI dalam membangun sinergi.
"Penguatan Paradigma Islam Wasathiyah harus terus dijaga di semua tingkatan. Hal ini penting untuk merespon semakin menguatnya radikalisme kiri dan kanan, ” imbuhnya.
Menurutnya, pergerakan dua kelompok ekstrem ini adalah gambaran ideologi global yang menyerang dan menggempur Indonesia. Dua ideologi ini bisa memporak-porandakan bangunan Keislaman di Indonesia yang sudah lama terbangun.
"Selain tantangan dua ekstrem itu, tugas MUI ke depan adalah menginternalisasikan nilai Islam ke dalam masyarakat. Seiring perkembangan masyarakat yang semakin kompleks, para ulama di MUI harus menyadari perannya yang semakin besar." katanya.
Sementara itu Kakan Jemenag Klaten yang diwakili Wahib Adib dalam sambutannya
mengatakan bahwa perkembangan tekhnologi Informasi yang memasuki era yang tidak menentu, akan mengubah secara mendasar tata hidup masyarakat.
"Hal itu akan mengubah tata nilai yang dipegang dan dialami masyarakat dalam menjalankan ajaran agama ” ungkapnya.
Islam wasathiyah menutut Wahib Adib perlu dipahami bersama dan implementasinya di lapangan seperti yang selama ini diprogramkan pemerintah terkait dengan moderasi beragama.
( *Moch.Isnaeni* )