 |
| Aliansi Desa Kapungan Peduli Keadilan, saat memasang sebuah spanduk tak jauh dari balai desa Kapungan |
Kasihinfo.com Polanharjo - Mendekati
pelaksanaan pemilihan kepala desa atau pilkades, suhu panas mulai terasa di
beberapa desa yang akan menyelenggarakan pelaksanaan pilkades oktober
mendatang. Seperti yang terjadi di desa Kapungan, Kecamatan Polanharjo, Klaten
Jawa Tengah, salah satunya dengan isu penyerahan bantuan rehab rumah tak layak
huni.
Berdasarkan informasi, ada
sejumlah warga desa setempat mempertanyakan pelaksanaan program bantuan rehab
rumah tak layak huni. Warga menduga adanya ketidak transparan dalam pelaksanaan
program rehab rumah, dikarenakan ada beberapa warga yang menerima bantuan tidak
utuh.
Menurut salah satu warga penerima
bantuan, suwandi (70) mengatakan, ia telah menerima bantuan berupa barang yaitu
genting sebanyak 3500, kayu reng untuk atap sebanyak 11 bongkok serta paku,
guna memperbaiki rumahnya. Namun suwandi harus menutup kekurangan biaya rehab
rumahnya hingga 5 juta rupiah.
“sebelum mendapat bantuan,
ada petugas yang mensurvei, kebutuhan apa yang dibutuhkan untuk perbaikan rumah
saya, dan selang beberapa waktu, saya mendapatkan bantuan tersebut” katanya.
Tidak jauh dari rumah suwandi, juga mendapatkan bantuan rehab rumah, yaitu
sundari, dengan mendapatkan barang berupa kayu reng dan usuk sedangkan untuk
gentingnya mendapatkan bantuan dari tetangga.
Mewakili Aliansi Desa
Kapungan Peduli Keadilan, Prasetyo (56) mengatakan, selama ini banyak warga
yang mempertanyakan tentang bantuan RTLH yang diterima beberapa warga tidak
secara utuh. Begitu juga banyak warga yang tidak mengetahui asal muasal bantuan
rehab tersebut.
“kami hanya menyampaikan
keluhan warga masyarakat sekitar yang mendapatkan bantuan RTLH tidak secara utuh
atau beberapa bagian saja dan tidak mendapatkan tanda terima atau kwitansi”
katanya.
Menanggapi berbagai keluhan
warga serta isu terkait RTLH, Kepala Desa Kapungan, Joko Santoso menegaskan
jika isu tersebut tidak benar. Ia mengatakan jika pelaksanaan pemberian bantuan
rehab rumah tak layak huni sudah sesuai prosedur.
Joko menegaskan jika yang
mendapatkan bantuan sebenarnya hanya 11 rumah, namun dijabarkan menjadi 14
rumah, dikarenakan tingkat kebutuhan rehab satu rumah dengan lainnya tidak
sama.
“setelah dilakukan survey,
ternyata kebutuhan rehab tidak sama, sehingga bantuan yang diberikan sesuai
dengan kebutuhan, sehingga ada satu rumah yang hanya mendapatkan 4 juta karena
sesuai kebutuhan dan sisanya diberikan ke warga lainnya” kata joko.
Joko santoso mengaku siap
di audit terkait pelaksanaan pemberian bantuan RTLH di desa setempat. Menurutnya,
penyerahan bantuan RTLH yang dibiayai oleh dana desa ini dilakukan sudah sesuai
dengan prosedur yang berlaku.(h-d)